Kemiskinan
dan Kesenjangan
1.
Konsep
dan pengertian kemiskinan
·
Pengertian
Kemiskinan
Arti Kemiskinan itu sendiri adalah keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan ,
pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan
atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan (poverty line)
·
Konsep Kemiskinan :
konsep yang mengacu pada
garis kemiskinan disebut kemiskinan relative. Kemiskinan relative yaitu ukuran
kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya dikaitkan dengan tingkat
rata-rata dari distribusi yang dimaksud.
konsep yang pengukurannya
tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskinan absolute
adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimal untuk dapat
bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak
berubah).
2.
Garis
kemiskinan
Garis
kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang
dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu
negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis
kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada
di negara berkembang.
Hampir
setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan
berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat
miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program
peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi
kemiskinan.
3.
Penyebab dan dampak dari kemiskinan
·
kemiskinan
terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:
- Rendahnya
kualitas angkatan kerja.
- Akses
yang sulit terhadap kepemilikan modal.
- Rendahnya
masyarakat terhadap penguasaan teknologi.
- Penggunaan
sumber daya yang tidak efisien.
- Tingginya
pertumbuhan penduduk.
·
Dampak
bahaya akibat kemiskinan
- Dampak
bahaya kemiskinan yang pertama adalah , berkurangnya rasa nasionalisme terhadap
suatu Negara, di karenakan lebih memikirkan kebutuhan untuk bertahan hidup saja
kesulitan apalagi memikirkan rasa cinta pada Negara.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang kedua, banyak terjadinya tidak kejahatan di mana mana ,
di karenakan masih banyaknya masyarakat yang berpikiran pendek dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan sudah terlalu terdesak dengan kebutuhan tanpa di bekali
iman dalam agama sehingga segala cara pun di lakukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ketiga adalah , harga diri suatu Negara yang jatuh
dimata dunia dan akan diremehkan dan di anggap sumber daya manusianya tidak
punya potensi untuk maju dan hanya mengandalkan bantuan dan bantuan.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ke empat adalah , semakin tidak terurusnya generasi muda
oleh orang tua dan terlepas begitu saja dari pendidikan dan pengawasan orang
tua sehingga menumbuhkan generasi muda yang tidak mengindahkan akan budaya
ketimuran.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang kelima adalah , hilangnya rasa kegotong royongan dan
saling membantu di karenakan sudah menjamurnya budaya loe ya loe guwe ya guwe
sehingga menimbulkan kurangnya rasa persatuan di suatu Negara.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ke lima adalah , timbul banyak nya penyakit di mana mana
baik itu penyakit menular sex ataupun penyakin yang di sebabkan karena tempat
yang kumuh atau makanan yang di konsumsi tidak sehat .
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ketujuh adalah , semakin drastis berkurangnya belajar
agama atau keyakinan pada Tuhan di karenakan lebih pada memikirkan kebutuhan
yang utama yaitu makan.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ke delapan adalah , terjadinya banyak perselingkuhan di
mana mana baik perselingkuhan dalam berbisnis , perselingkuhan dalam rumah tangga dan perselingkuhan dalam mencintai tanah air.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ke Sembilan adalah , semakin terpuruknya ekonomi bangsa
yang akan mengakibatkan kehancuran suatu bangsa, akibat ingin memisahkan diri
dari wilayah kesatuan tanah air.
- Dampak
bahaya kemiskinan yang ke sepuluh adalah , lahirnya sebuah kelompok masyarakat
yang begitu pandai,dahsyat dan kreatif melahirlan suatu yang baru dan canggih
akibat terhimpit ekonomi dan terjadinya revolusi masal dan terpecah belahnya
suatu Negara menjadi Negara Negara kecil.
4.
Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan
·
Hubungan
antara Pertumbuhan dan Kesenjangan
Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di
banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan
ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi
positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi
pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar
perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Studi dari Jantti (1997) dan
Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum
miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa
Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan
1980an. Jantti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi
pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan
perubahan kebijakan public. Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya
kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan
dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab
penting.
Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya
didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets. Dengan memakai data
antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap
Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan
pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil
ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses
transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau
ekonomi industry.
·
Hubungan
antara Pertumbuhan dan Kemiskinan
Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda
dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di
atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan
tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir
pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang. Namun banyak factor
lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat
kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan
struktur ekonomi.
5.
Beberapa
indikator kesenjangan & kemiskinan
a.
Indikator
Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam
distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni
axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur
adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the
Generalized Entropy(GE),ukuranAtkinson,danKoefisienGini.
Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada
pada selang 0-1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang
sama dari pendapatan)
Bila 1 : ketidak merataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz.
Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva
lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidak merataan
distribusi pendapatan.
Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini
berkisar antara 0,71-1,0.
Ketimpangan dikatakan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7.
Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien gini antara 0,36-0,49.
Ketimpangan dikatakan rendah dengan nilai koefisien gini antara 0,2-0,35.
Selain
alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan,
terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan
menjaditigagroup :
40% penduduk dengan pendapatan rendah,
40% penduduk dengan pendapatan menengah,
20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
Selanjutnya,
ketidak merataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang
dinikmati oleh 40% penduduk dengan
pendapatan rendah.
Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidak merataan dalam distribusi
yaitu :
pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan
rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.
Tingkat ketidak merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12%
sampai 17%dari jumlah pendapatan.
Sedangkan ketidak merataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih
besar dari 17% dari jumlah pendapatan.
b.
Indikator
Kemiskinan
Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis
kemiskinan yang digunakan setiap negara
berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari
besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan
makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka
barang dan jasa.
BPS menggunakan2macam pendekatan,yaitu:
-
Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach)
Basic
Needs Appoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS,
kemiskinan dikonsep tualisasikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar.
-
Pendekatan Head Count Index
Head
Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah
penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut
garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan
terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis
kemiskinan non makanan(non foodline).
6.
Kemiskinan di Indonesia
Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya
menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an
diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa
(Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun
1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak
maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik.
Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang
mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.
Berdasarkan
data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10
sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang
berjumlah 215 juta jiwa.(www.ismailrasulong.wordpress.com).
Hal ini
diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena
infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat
memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga
tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus
menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa,
bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan
kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah
kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada
persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.
Kemiskinan
telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang
berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya
investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan,
kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang
lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan,
sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela
mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak
orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk
mendapatkan makan. Si Miskin rela mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi
keuntungan bagi mereka yang memiliki uang dan memegang kendali atas sektor
perekonomian lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga
yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima
upah yang sangat sedikit. Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat
masyarakat kita terjebak dalam budaya memalas, budaya mengemis, dan
menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan.
kemiskinan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis
mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya
adalah karna mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat
mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada
hal yang lebih keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi hidupnya.
Kalau sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan. kemiskinan seakan
menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya,
pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan,
pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan
cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan
Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.
Perkembangan
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
·
Tahun
1976 sampai 2007.
Jumlah
penduduk miskin di Indonesia pada periode 1976-2007 berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Pada tahun 1976 penduduk miskin sekitar 54,2 juta jiwa (sekitar 44,2
juta jiwa di perdesaan, dan sekitar 10 juta jiwa di perkotaan). Angka ini pada
tahun 1980 berkurang hingga menjadi sekitar 42,3 juta jiwa (sekitar 32,8 juta
jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,5 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang
sekitar 21,95 persen dari tahun 1976. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin
berkurang hingga menjadi sekitar 27,2 juta jiwa (sekitar 17,8 juta jiwa di
perkotaan, dan sekitar 9,4 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang sekitar
35,69 persen dari tahun 1980. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin mengalami
kenaikan hingga mencapai sekitar 34,5 juta jiwa (sekitar 24,9 juta jiwa di
perkotaan, dan sekitar 9,6 juta jiwa di perdesaan). Dibandingkan dengan tahun
1990, angka ini menurun sekitar 20,87 persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah
penduduk miskin kembali meningkat hingga menjadi sekitar 38,4 juta jiwa.
Sementara, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi
sekitar 37.17 juta jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Indonesia
disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi, pertambahan jumlah penduduk tiap
tahun, pengaruh kebijakan pemerintah dan sebagainya.(Badan Pusat Statistik).
·
Tahun
2007–Maret 2008
Analisis
tren tingkat kemiskinan antara kondisi Maret 2007 dan Maret 2008 dimaksudkan
untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir. Garis
kemiskinan pada periode Maret 2007-Maret 2008 mengalami peningkatan sebesar
9,56 persen, yaitu dari Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007
menjadi Rp.182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008. Hal yang sama juga
terjadi di perkotaan dan di perdesaan masing-masing meningkat sebesar 9,02
persen dan 10,21 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret
2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk
miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah
penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta (Tabel 4.3). Jumlah penduduk miskin di
daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode
Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta,
sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Persentase penduduk
miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan
Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah
perdesaan, sementara pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu
63,47 persen.(Badan Pusat Statistik).
7.
Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain :
·
Pengangguran
Semakin
banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di
sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia
itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan
dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan
orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan
masyarakat sekitar.
·
Tingkat
pendidikan yang rendah
Tidak adanya
keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat
tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan
pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.
Dengan
belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb.
Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan
kemiskinan.
·
Bencana Alam
Banjir,
tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para
petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada
penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.
·
Malas Bekerja
Adanya sikap
malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap
acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
·
Keterbatasan Sumber Alam
Suatu
masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan
keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu
miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
·
Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan
lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara
ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara
faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena
keterbatasan modal dan keterampilan.
·
Keterbatasan Modal
Seseorang
miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan
dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan
untuk memperoleh penghasilan.
·
Beban Keluarga
Seseorang
yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha
peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak
anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang
harus dipenuhi.
8.
Kebijakan Anti Kemiskinan
Untuk
menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi
dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.
Ada tiga
pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :
1. Pertumuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan
2. Pemerintahan
yang baik (good governance)
3. Pembangunan
sosial
Untuk
mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang
sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :
a. Intervensi
jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan,
adalah terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. Hal ini
sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak hingga saat ini sebagian
besar wilayah indonesia masih daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk
indonesia bertempat tinggal dan bekerja di pedesaan. Demikian juga sebagian
besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di sektor pertanian. Di
pihak lain, sumber utama kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan berasal
dari pedesaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori A.Lewis, pada awalnya
penduduk di pedesaan lebih padat dari pada di perkotaan, yang membuat tingkat
kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Akibat ketimpang ini
terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian
dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan.
Intervensi
lainnya adalah manajemen lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Hal ini sangat
penting karena hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA akan dengan sendirinya
menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang
berarti juga sumber peningkatan kemiskinan.
Pembangunan
transpotasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan
masyarakat sepenuhnya (stakeholders’ participation) dalam proses
pembangunan, dan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
juga merupakan intervensi jangka pendek yang sangat pendek.
b. Intervensi
jangka menengah dan panjang
1. Pembangunan sektor swasta
Peranan
aktif sektor ini sebagai motor utama penggerak ekonomi/sumber pertumbuhan dan
penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan.
2. Kerjasama regional
Hal ini
menjadi sangat penting dalam kasus indonesia sehubungan dengan pelaksanaan
otonomi daerah. Kerja sama yang baik dalam segala hal, baik di bidang ekonomi,
industri, dan perdagangan, maupun nonekonomi (seperti pembangunan sosial), bisa
memperkeci kemungkinan meningkatnya gap antara provinsi-provinsi
yang kaya dan provinsi-provinsi yang tidak punya (miskin) SDA.
3. APBN dan administrasi
Perbaikan
manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik, termasuk juga sistem
administrasinya, sangat membantu usaha untuk meningkatkan cost effectiveness dari
pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan/pembangunan/penyempurnaan
fasilitas-fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, olah raga, dan
lain-lain
4. Desentralisasi
Tidak hanya
desentralisasi fiskal, tetapi juga dalam penentuan strategi/kebijakam
pembangunan ekonomi dan sosial daerah sangat membantu usaha pengurangan
kemiskinan di dalam negeri. Desentralisasi seperti itu memberi suatu kesempatan
besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri
strategi atau pola pembagunan ekonomi dan sosial di daerah sesuai faktor-faktor
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah.
5. Pendidikan dan Kesehatan
Tidak
diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat
di suat negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari anti-poverty policy
dari pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan
(terutama dasar) dan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab mutlak dari
pemerintah di mana pun, baik di DCs maupun LDCs. Pihak swasta bisa membantu
dalam penyediaan tersebut, tetapi tidak mengambilalih peranan pemerintah
tersebut.
6. Penyediaan air bersih dan
Pembangunan perkotaan
Sama seperti
penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan
pembangunan perkotaan, terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum/utama,
seperti pemukiman/perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, fasilitas sanitasi
dan transportasi, sekolah, kompleks olah raga, dan infrastruktur fisik (seperti
jalan raya, waduk, listrik, dan sebagainya), merupakan intervensi yang efektif
untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di perkotaan.
Daftar Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar