Pertumbuhan dan Perubahan
Struktur Ekonomi
1.
Produk
Domestik Bruto
PDB (Gross Domestic Product/GDP)
adalah jumlah nilai dari semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan
oleh suatu kawasan di dalam periode waktu tertentu.PDB mencakup konsumsi
pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi dan eksport dikurangi impor di dalam
kawasan tertentu.
Rumus PDB :
PDB = C + I + G + (X-I)
C= Konsumsi masyarakat
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
X = Eksport
I = Import
PDB merupakan salah satu
indikator yang penting dalam melihat sehat tidaknya perekonomian suatu kawasan
selain untuk menakar tingkat kemakmuran kawasan tersebut.Biasanya PDB disajikan
sebagai perbandingan tahun sebelumnya. Sebagai contohnya jika PDB tahun ke
tahun Indonesia naik 5,5% itu artinya
ekonomi Indonesia bertumbuh sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.
Seperti yang biasa terlihat,
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai
dampak yang besar kepada perekonomian.Sebagai contohnya, jika ekonomi suatu
negara dinyatakan sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang
rendah dimana banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat
menandakan pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi.Perubahan yang
signifikan di dalam PDB apaah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar
kepada pasar saham.Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak sehat
berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis diartikan
sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut.Investor sangat khawatir
dengan pertumbuhan negatif PDB yang dapat diartikan oleh para ekonom, yaitu
tanda terjadinya resesi.
2.
Pertumbuhan
dan Perubahan Struktur Ekonomi
Kesejahteraan masyarakat dari
aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per-kapita. Untuk
dapat meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu
target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu
Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah
pertumbuhan. Untuk negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya
sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah lagi
fakta bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga
pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar
dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat
per-kapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi dapat
menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan
pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata.Pertumbuhan ekonomi juga harus
disertai dengan program pembangunan sosial.
3.
Pemerintahan Orde Baru
Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde
baru. Perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Hubungan
dengan negara barat dijalin kembali dan ideologi komunis dijauhi.
Indonesia kembali menjadi anggota PBB, IMF dan World Bank.
Langkah yang dilakukan pada masa orde baru antara
lain:
·
pemulihan
stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitasi ekonomi
·
mencukupkan
stok cadangan bahan pangan (terutama beras)
·
menghidupkan
kegiatan produksi
·
meningkatkan
ekspor
·
menekan tingkat inflasi
·
mengurangi
defisit keuangan pemerintah
·
menciptakan
lapangan pekerjaan
·
mengundang
kembali investor asing
·
penyusunan
rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas
Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah orde
baru dibagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan yaitu Program jangka
pendek dan Program jangka panjang. Program jangka pendek meliputi:
·
tahap
penyelamatan (Juli-Desember 1966)
·
tahap
rehabilitasi (Januari-Juni 1967)
·
tahap
konsolidasi (Juli-Desember 1967)
·
tahap
stabilisasi (Januari-Juni 1968)
Program jangka pendek ini dilanjutkan dengan program
jangka panjang, yang terdiri atas rangkaian REPELITA yang dimulai April
1969. program jangka panjang dibagi menjadi tahapan-tahapan
Repelita. Tahap pelaksanaan Pelita I (1969/1970) sampai Pelita V (1993/1994)
disebut Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Pertama (PJP I). Sedangkan
Pelita VI sampai Repelita X disebut PJP II. Namun pemerintah orde baru
hanya dapat menyelesaikan sampai tahap pembangunan pelita VI sedangkan pelita
VII hanya sempat dilaksanakan satu tahun anggaran.
Adapun tujuan janka panjang dari pembangunan
ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu
diangggap satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi
masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca
pembayaran.
Pada masa pemerintahan orde baru pelaksanaan
pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian tiga sasaran
pembangunan, meskipun prioritasnya berubah-ubah sesuai dengan masalah dan
situasi yang dihadapi saat ini. Ketiga sasaran tersebut dikenal dengan
Trilogi Pembangunan:
-
stabilitas perekonomian
-
pertumbuhan ekonomi
-
pemerataan hasil-hasil
pembangunan
Dampak Repelita I dan pelita-pelita berikutnya
terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan. Proses pembangunan
berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup
tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde lama dan juga relatif lebih tinggi
daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok negara-negara
berkembang.
Perubahan ekonomi structural juga sangat nyata selama
masa orde baru bila dilihat dari perubahan PDB, terutama dari sector pertanian
dan industri. Meningkatnya kontribusi output dari sector industri
manufaktur terhadap pertumbuhan PDB selama periode orde baru mencerminkan
adanya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia dari
negara agraris ke semi industri. Ini merupakan salah satu perbedaan nyata
dalam sejarah perekonomian Indonesia antara rezim orde baru dengan orde lama.
Sejak masa orde lama hingga berakhirnya orde baru
dapat dikatakan Indonesia telah mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang
berbeda, yakni ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada jaman
Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada jaman
Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja
ekonomi nasional pada pemerintahan orde baru lebih baik dibanding pemerintahan
orde lama.
Pengalaman ini menunjukkan beberapa kondisi utama yang
harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi
berjalan baik. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
·
Kemauan yang
kuat (political will)
·
Stabilitas
politik dan ekonomi
·
SDM yang
lebih baik
·
System
politik dan ekonomi yang Western Oriented
·
Kondisi
ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Kebijakan-kebijakan ekonomi masa orde baru memang
telah menghasilkan proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan
fundamental ekonomi yang rapuh. Dapat dilihat antara lain pada
buruknya kondisi sector perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan
Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor.
PEMERINTAHAN TRANSISI
Tanggal 14
dan 15 Mei 1997 nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan
hebat akibat para investor asing mengambil keputusan “jual”. Mereka
mengambil sikap demikian karena tidak percaya lagi terhadap prospek
perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. 2 Juli
1997 bank sentral Thailand terpaksa mengumumkan nilai tukar bath dibebaskan
dari ikatan dengan dolar AS. Sejak itu nasibnya diserahkan sepenuhnya
pada pasar. Hari itu juga pemerintah Thailand meminta bantuan IMF.
Apa yang
terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia
lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai
terasa goyang sekitar Juli 1997 dari Rp.2500 menjadi Rp.2650 per dolar
AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil.
Sekitar
September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang
perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak bertambah buruk,
pemerintah orde baru mengambil beberapa langkah konkrit, di antaranya menunda
proyek-proyek senilai Rp.39 trilyun dalam upaya mengimbangi keterbatasan
anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi perubahan nilai rupiah
tersebut. Awalnya pemerintah berusaha menangani krisis rupiah ini dengan
kekuatan sendiri. Akan tetapi setelah menyadari merosotnya nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri,
lebih lagi karena cadangan dolar AS di BI mulai menipis karena terus digunakan
untuk intervensi untuk menahan atau untuk mendongkrak kembali nilai tukar
rupiah. 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia meminta bantuan keuangan dari
IMF. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Thailand, Filiphina dan
Korea Selatan.
Akhir
Oktober 1997 IMF mengumumkan paket bantuannya pada Indonesia yang mencapai 40
milyar dolar AS, 23 milyar di antaranya adalah pertahanan lapis pertama (front
line defence). Sehari setelah pengumuman itu, seiring dengan paket
reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah mengumumkan pencabutan ijin
usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal
kehancuran perekonomian Indonesia.
Krisis
rupiah yang menjelma menjadi krisis ekonomi akhirnya menimbulkan krisis
politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak
merdeka. 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh
wakilnya BJ.Habibie. 23 Mei 1998 presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal
terbentuknya pemerintahan transisi.
PEMERINTAHAN REFORMASI
Dalam hal
ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada 1999 kondisi perekonomian
Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai
positif walaupun tidak jauh dari 0 % dan pada tahun 2000 proses pemulihan
perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir
mencapai 5 %.
Selama
pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang
dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan social yang bernuansa
disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan di Aceh, Maluku,
dsb. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan
semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri,
juga pertikaian elit politik semakin besar.
Selain itu,
hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF
juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU no.23 tahun 1999 mengenai
Bank Indonesia, penetapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah
untuk pinjam uang dari luar negeri dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda
pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut menyebabkan IMF menunda
pencairan bantuannya, padahal roda perekonomian nasional saat itu bergantung
pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan
bangkrut oleh Paris Club
(negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia
dengan kondisi perekonomian yang semakin buruk dan defisit keuangan
pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali
hutangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo pada 2002. bahkan Bank
Dunia juga mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF
dengan pemerintah Indonesia macet.
4. FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA
a. Faktor Internal
Krisis ekonomi pada tahun 1998
yang disebabkan oleh buruknya fundamental ekonomi nasional, serta lambatnya
proses pemulihan ekonomi nasional pasca peristiwa tersebut menyebabkan
banyak investor asing yang enggan (bahkan hingga sampai saat ini) menanamkan
modalnya di Indonesia. Kemudian proses pemulihan serta perbaikan ekonomi
nasional juga tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai,
penyelesaian konflik sosial , serta tidak adanya kepastian hukum. Padahal
faktor-faktor non ekonomi inilah yang merupakan aspek penting dalam menentukan
tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu Negara untuk menjadi dasar
keputusan bagi para pelaku usaha atau investor terutama asing, untuk melakukan
usaha atau menginvestasikan modalnya di Negara tersebut.
b. Faktor Eksternal
Kondisi perdagangan dan perekonomian regional serta
dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung proses
pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi perdagangan dan perekonomian regional
atau dunia dinilai penting, sebab apabila kondisi perdagangan dan perekonomian
Negara-negara tersebut terutama mitra Indonesia sedang melemah, maka akan
berdampak pula pada proses pemulihan yang akan semakin mengulur waktu dan
akibatnya dapat menghambat kemajuan perekonomian di Indonesia.
5.
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
Teori
perubahan struktual menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi
ekonomi yang dialami oleh NSB, yang semula lebih bersifat subsistens dan
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang
lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada dua teori utama
yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari
Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktual).
Teori
Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di
perdesaan dan di perkotaan. Dalam teorinya, mengasumsikan bahwa perekonomian
suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu perekonomian tradisional di
perdesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di
perkotaan dengan industri sebagai sektor utama.
Kerangka
pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama seperti di model Lewis. Teori
Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada
perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di NSB, yang
mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsistens) ke sektor
industri sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Daftar Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar