Bab I
Sistem Ekonomi Indonesia
A.
Arti
Sistem
Banyak
ahli di berbagai disiplin ilmu menggemukakan pendapatnya mengenai arti sistem.
Namun, apapun definisinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut
(Suroso, 1993) :
·
Setiap sistem memiliki tujuan
·
Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang
memisahkannya dari lingkungan
·
Walau mempunyai batas, sistem tersebut
bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya
·
Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa
subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsur, atau komponen
·
Walau sistem tersebut terdiri dari
beberapa subsistem, tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan sekedar
kumpulan dari beberapa subsistemnya, melainkan merupakan suatu kebulatan yang
utuh dan padu, atau memiliki sifat ‘wholism’
·
Terdapat saling hubungan dan saling
ketergantunganbaik didalam sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem
dengan lingkungannya
·
Setiap sistem melakukan kegiatan atau
proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena
itulah maka sistem sering disebut juga sebagai ‘processor’ atau ‘transformator’
·
Didalam sistem terdapat mekanisme
kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik
·
Karena adanya mekanisme kontrol itu maka
sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan
lingkungannya atau keadaan secara otomatik
B.
Perkembangan
Sistem Perekonomian Pada Umumnya
Subsistem
adalah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia.
Karakteristik perekonomiannya yaitu orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal
produksi, agar memenuhi kebutuhan sendiri aau kelompok saja. Dengan kata lain
pada saat itu orang belum teralu berfikir melakukan kegiatan ekonomi untuk
pihak lain, apalagi untuk mengambil keuntungan. Kalaupun ada, orang tersebut
hanya untuk mendapatkan barang lain (barter), biasanya untuk kepentingan
masing-masing pihak.
Sistem
barter tidak lagi dapat dipertahankan, mengingat banyaknya hambatan-hambatan
yang dihadapi seperti :
·
Sulitnya mempertemukan dua atau lebih
pihak yang memiliki keinginan yang sama
·
Sulitnya menentukan komoditi yang
dipertukarkan
·
Sulitnya melakukan pembayaran yang
tertunda
·
Sulitnya melakukan transaksi denga
jumlah besar
Dengan banyaknya hambatan-hambatan,
akhirnya para cedikiawan memikirkan sistem perekonomian lain yang lebih
bermanfaat dan digunakan oleh manusia. Hasil-hasil pemikiran para ahli sebagai
berikut :
1.
Sistem
Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalisme)
Dasar
bekerjanya sistem ini adalah ‘Invisible Hand’ atau tangan-tangan yang tidak
kelihatan yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari
paham kebebasan. Buku Adam Smith yang berjudul ‘The Theory of Sentiment’
menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya (1759).
Paham kebebasan ini
sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham
‘Laissez Faire’, yang mengkehendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dengan
seminim mungkin campur tangan pemerintah.
Kaum klasik berpendapat
seperti itu, karena mereka beranggapan bahwa keseimbangan ekonomi atau pasar
akan tercipta dengan sendirinya. Dasar pemikiran kaum klasik tersebut adalah :
·
Hukum ‘SAY’, yang mengatakan bahwa
setiap komoditi yang diproduksi tentulah ada yang membutuhkannya.
Dengan hukum ini para pengusaha atau produsen tidak
perlu khawatir jika barang dagangannya akan tersisa, karena berapapun yang
diproduksi akan digunakan oleh masyarakat.
·
Harga setiap komoditi bersifat fleksibel.
Dengan demikian keseimbangan akan selalu terjadi.
Kalaupun terjadi ketidakseimbangan pasar (kekurangan atau kelebihan komoditi)
itu hanya bersifat sementara, karena untuk selanjutnya keadaan tersebut akan
kembali dalam kondisi seimbang (equilibrium).
Menurut
kaum klasik tugas pemerintah sebagai berikut :
·
mengelola kegiatan yang tidak efisien jika
ditangani oleh pihak swasta.
Misalnya mengelola pamong praja dan sejenisnya.
·
Membantu memperlancar dan menciptakan
kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.
Contohnya membangun prasarana jalan agar
transportasi menjadi lancar, mengeluarkan kebijaksanaan yang mendukung, dan
sejenisnya.
Dengan
kondisi perekonomian semacam itu, pemerintah memiliki 3 tugas yang sangat (Suroso,
1993) yakni :
·
Berkewajiban melindungi negara dari
kekerasan dan serangan negara liberal lainnya
·
Melindungi setiap anggota masyarakat
sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota masyarakat
lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan
·
Mendirikan dan memelihara beberapa
institusi atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan
dikarenakan keuntungan yang di dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat
menutupi biayanya.
Diantara
para ahli yang cukup terkenal dan hingga sampai saat ini pandangannya masih
relefan adalah J.M Keynes, yang berpendapat bahwa negara yang merupakan suatu
kekuatan diluar sistem liberalis ini haruslah ikut campur tangan dalam kegiatan
ekonomi agar pekerjaan selalu tersedia bagi semua warganya.
Secara
umum karakterisktik sistem ekonomi liberalis/kapitalisme adalah :
·
Faktor-faktor produksi (tanah, modal,
tenaga kerja, kewirausahawan) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta
·
Pengambilan keputusan ekonomi bersifat
desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir
oleh mekanisme pasar yang berlaku
·
Rangsangan insentif atau umpan balik
diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku
ekonomi
2.
Sistem
Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)
Pencentus
ide sistem ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang diilhami dengan penderitaan
kaum buruh yang yang terjadi saat itu, sebagai ulah kaum kapitalis. Dalam
sistem ini diatur dibawah kendali negara.
Sistem
ini dapat dilihat pada negara yang menganut faham komunis, seperti Uni Sovyet.
Tahap-tahap ide etatisme/komunisme yang sempa muncul adalah :
·
Pertama, tahap dimana prinsip ekonominya
adalah ‘setiap orang memberi (kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan
setiap orang menerima sesuai dengan karyanya’.
·
Kedua, tahap tersebut berkembang menjadi
‘setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima
sesuai dengan kebutuhannya’. Dengan kata lain ‘distribusi menurut kebutuhannya’
(Suroso, 1993).
Sistem
sosialis terdiri dari :
·
Sistem sosialis pasar, dengan
karakteristik :
Ø Faktor-faktor
produksi dikuasai oleh pihak pemerintah/negara
Ø Pengambilan
keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar
Ø Rangsangan
dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi
para pelaku ekonomi
·
Sistem sosialis terencana (komunis),
dengan karakteristik :
Ø Faktor-faktor
produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara
Ø Pengambilan
keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana
Ø Rangsangan
dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi
para pelaku ekonomi
3. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem
ekonomi campuran ini merupakan kombinasi ‘logis’ dari ketidaksempurnaan kedua
sistem ekonomi liberalisme dan etisme. Sistem campuran mencoba mengkombinasikan
kebaikan dari kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur
tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan
kegiatan ekonominya.
C.
Perkembangan
Sistem Perekonomian Indonesia
1. Perkembangan
sistem ekonomi sebelum orde baru
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak
sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian
yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri
positif yang diantaranya adalah (Suroso,1993) :
·
Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
·
Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
·
Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
·
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan
negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
·
Warga negara memiliki kebebasan dalam
memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
Dengan
demikian didalam perekonomian Indonesia tidak menginjinkan adanya :
·
Free flight liberalism, yakni kebebasan
usaha yang tidak terkendali sehingga menyebabkan eksploitasi kaum ekonomi yang
lemah.
·
Etatisme, yakni keikutsertaan pemerintah
yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang
dan bersaing secara sehat.
·
Monopoli, yakni suatu bentuk pemutusan
kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak meberikan pilihan
lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
Akibat
yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di Indonesia dapat
dilihat pada bukti-bukti berikut :
·
Semakin rusaknya saran-sarana produksi
dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor.
·
Hutang luar negri yang justru
dipergunakan untuk proyek “Mercu Suar”.
·
Defisit anggaran yang semakin besar, dan
justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak
dapat dicegah kembali.
·
Keadaan tersebut masih diperparah dengan
laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi
saat itu, yakni sebesar 2,2%
2. Perkembangan
sistem ekonomi setelah orde baru
Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa
rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali
sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditunjukan untuk :
·
Membersihkan segala aspek kehidupan dari
sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberalis/kapitalis dan
etatisme/komunis).
·
Menurunkan dan mengendalikan laju
inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan
dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
D.
Para
Pelaku Ekonomi di Indonesia
Dalam ekonomi mikro ada
3 pelaku ekonomi, yaitu:
·
Pemilik faktor produksi
·
Konsumen
·
Produsen
Dalam
ekonomi makro ada 4 pelaku ekonomi, yaitu:
·
Sektor rumah tangga
·
Sektor swasta
·
Sektor pemerintah
·
Sektor luar negri
Sesuai
dengan konsep Trilogi Pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan kestabilan
ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai
berikut :
·
Koperasi à pemerataan
hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan
ekonomi.
·
Swasta à pertumbuhan
kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan
ekonomi.
·
Pemerintah BUMN à
kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan
kegiatan ekonomi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar